NEW YORK, - Sejumlah pejabat tinggi PBB, pada Selasa (21/6) menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam soal tindak pelanggaran HAM yang terjadi di Iran, ditengah munculnya laporan tentang meningkatnya jumlah eksekusi narapidana, termasuk narapidana anak di bawah umur dan imigran asal Afghanistan yang terjerat kasus narkoba.
Mereka berbicara sebagai laporan tahunan tentang hak asasi manusia di Iran, yang ditulis oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dan dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, sebuah badan politik yang terdiri dari 47 anggota terpilih yang dapat mengizinkan digelarnya penyelidikan.
“Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan jumlah eksekusi, termasuk untuk pelanggaran terkait narkoba,” kata Nada Al-Nashif, wakil komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia, dikutip AFP.
Laporan tersebut mengutip data yang dikumpulkan oleh organisasi non-pemerintah yang menunjukkan bahwa 310 orang telah dieksekusi mati sepanjang tahun 2021, dan 260 tahanan pada tahun sebelumnya. Sementara dalam tiga bulan pertama tahun 2022 ini, setidaknya 105 orang lagi sudah dieksekusi.
Kejahatan besar di Iran yang dapat dijatuhi hukuman mati diantaranya hubungan sesama jenis, pemberontakan bersenjata dan “menyebarkan korupsi”. Namun, menurut laporan PBB, semakin banyak dari mereka yang baru-baru ini dieksekusi mati sama sekali tidak terkait dengan kasus tersebut, melainkan karena terjerat kasus narkoba, termasuk beberapa imigran asal Afghanistan.
PBB menunjukkan bahwa ratusan ribu warga Afghanistan diketahui sudah melarikan diri ke Iran pada tahun lalu selama pergolakan besar di tanah air mereka yang menyebabkan Taliban merebut kekuasaan pada bulan Agustus.
"Hak atas pengadilan yang adil dalam beberapa kasus ini tidak dijamin," kata laporan PBB itu.
“Skala kematian dalam tahanan, baik sebagai akibat dari tindak kekerasan dan perlakuan buruk oleh pejabat maupun karena kurangnya akses tepat waktu ke perawatan medis, menjadi perhatian serius,” kata Al-Nashif.
Sementara itu, Utusan Iran mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa laporan itu berisi "klaim tidak berdasar" dan "tuduhan palsu".
